Dasar Hukum & Hak Utama Pengawalan Lalu Lintas
Kewenangan resmi Kepolisian Negara RI dalam pengawalan dan daftar 7 pengguna jalan yang memperoleh hak utama.
Pengawalan lalu lintas merupakan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pengamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama atau untuk kepentingan umum.
Persyaratan Dokumen
- Surat permohonan pengawalan resmi
Rincian Biaya & Dasar Hukum
| Komponen Biaya | Kategori & Wewenang | Nominal | Sumber Resmi Rujukan |
|---|---|---|---|
| Layanan Pengawalan Resmi Kepolisian | PNBP (Pusat) | TBD — Tidak Ada Tarif PNBP Resmi (Konfirmasi ke Satuan) | Ditlantas Polda Kalteng |
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 134 & 135)
- PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Siapa saja 7 pengguna jalan yang memiliki Hak Utama diutamakan menurut UU?
1. Pemadam kebakaran; 2. Ambulans penolong korban; 3. Pertolongan kecelakaan; 4. Kendaraan Pimpinan Negara; 5. Pejabat Negara/Tamu Asing; 6. Iring-iringan pengantar jenazah; 7. Konvoi/kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri.
Apakah mobil pribadi berotator memiliki hak utama tanpa pengawalan Polisi?
Tidak. Penggunaan rotator/sirene pada kendaraan pribadi tanpa kewenangan adalah pelanggaran hukum.
Siapa instansi tunggal yang berwenang melakukan pengawalan di jalan umum?
Hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki kewenangan diskresi dan pengawalan lalu lintas di jalan umum.